SERANG - Bayi berusia 18 bulan, AD yang diduga memakan ular hidup-hidup yang kondisinya sempat lemah akibat adanya gangguan pernafasan dan diare kini sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Sri Hartati membenarkan kabar tersebut, ia menyatakan bayi AD kini kondisinya sudah mulai membaik.

"Hari ini sudah ditangani dan anaknya hari ini kondisinya sehat dan baik-baik saja," ujarnya, Selasa (30/8/2016). 

Kendati kondisinya mulai membaik, AD yang merupakan anak bungsu dari pasangan Radi alias Ahong (37) dan Arnasah (31) ini tetap menempati rumah berukuran 3x5 yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan papan bekas serta lantai beralaskan tanah tanpa kamar mandi dan kamar tidur. 

"Pihak puskesmas akan rutin mengontrol kondisi kesehatan anaknya (AD)," imbuh Hartati.

Sebelumnya, kondisi AD yang lemah akibat adanya gangguan pernafasan dan diare dikarnakan kondisi lingkungan rumahnya tidak sehat. Bahkan sungai kotor yang berada di depan rumahnya dijadikan MCK. 

Bayi tersebut sebelumnya sempat menggegerkan warga Kampung Linduk, Desa Linduk, Kecamatan Pontang ini sempat dibawa ke RS dr Drajat Prawiranega untuk menjalani perawatan. Namun lantaran kondisi ekonomi yang tidak mencukupi orangtuanya terpaksa memutuskan untuk membawa pulang dengan alasan akan berobat jalan.

bayi asal serang dirawat akibat makan ular bayi makan ular keluarga miskin asal serang makan ular ular makan bayi

12.21.00

 

Tak ada hujan tak ada angin,  Andrew Budikusuma, 24 tahun, menjadi korban pengeroyokan di atas bus Transjakarta, Jumat malam, 26 Agustus 2016.  Tak terima diperlakukan semena-mena, Andrew melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya, Selasa, 30 Agustus 2016.
"Pelakunya sekitar tiga sampai empat orang pria yang naik (Transjakarta) di Halte Semanggi," kata Andrew saat ditemui di halaman depan Polda Metro Jaya. Andrew mengaku tak mengenali pelaku pemukulan.
Menurut Andrew, Jumat sekitar pukul 20.30 WIB, dia yang bekerja di sekitaran Kuningan berniat pulang dengan menggunakan Transjakarta jurusan Pluit. Saat berhenti di halte Semanggi pukul 21.00 WIB gerombolan pria itu naik ke bus yang tak terlalu penuh.
Saat masuk, kata Andrew, mereka mulai bercanda dengan membawa nama Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Keadaan memanas saat mereka tiba-tiba melihat Andrew.
"Mereka bilang 'Kamu Ahok bukan? Kamu Ahok bukan?' sambil nunjuk. Salah satu dari mereka juga bilang 'pilih merem apa pilih sipit?'," kata Andrew.
Salah satu dari mereka memiting Andrew dan terus memprovokasi dengan kata-kata berbau rasis. Saat itu, tak ada satu pun penumpang yang membantu Andrew, bahkan petugas Transjakarta. Saat sampai di halte JCC Senayan, Andrew mereka tarik keluar dan terjadi baku hantam.
Namun beruntung salah satu penumpang menarik Andrew masuk kembali ke dalam bus. Perkelahian pun selesai. Andrew kembali melanjutkan perjalanan dan gerombolan pria itu turun di halte JCC Senayan.
Akibat dari pemukulan ini, Andrew mengalami luka robek di bagian bibir dan memar di telinga kanan. "Saya barusan sudah periksa visum di Rumah Sakit Siloam untuk syarat mengajukan laporan," kata Andrew.
Andrew mengaku bingung dengan motif pemukulan itu. Ia tak mengenali satu pun pelakunya. Salah satu di antaranya menggunakan kemeja batik. Ia menebak gerombolan pria itu berumur 20-30 tahun.
Laporan Andrew telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP/4132/VIII/2016

ahok diteriaki ahok malah dipukuli Kamu Ahok Bukan Lalu Buk..Buk...Temann Ahok Dikeroyok teman ahok teman ahok dipukuli

10.44.00

 

 

 Puing tembok jebol di Jalan Taman Kemang masih perlu dibersihkan sebelum dipasang beronjong sebagai tanggul sementara, Senin sore

 

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mengetahui cara menghadapi pengembang di Kemang yang mendirikan bangunan di badan sungai. Dia akan mengajukan konsinyasi ke pengadilan.

 

"Saya sudah perintahkan tadi pagi, konsinyasi saja di pengadilan. Sita saja sudah, kalau enggak, enggak jalan dong kita," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Konsinyasi merupakan penitipan uang kepada pengadilan. Ahok mengatakan dia mengacu kepada Undang-Undang Pengadaan Tanah. Dalam UU tersebut, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa "memaksa" membeli tanah dari suatu pihak dengan harga pasar.

"Kita punya Undang-Undang Pengadaan Tanah, kalau gua butuh beli tanah ini enggak bisa tempat lain lagi, saya minta kamu jual ke saya, harga pasar," ujar Ahok.

Jika tidak mau menjual, maka Pemprov DKI akan meminta kepada pengadilan untuk mengajukan konsinyasi.

"Kalau kamu enggak mau jual, saya minta pengadilan negeri menetapkan ini konsinyasi. Kalau dia tetapkan, uangnya saya titip di pengadilan. Saya sita tanah kamu," ujar Ahok.

Sebelumnya Ahok sempat bingung menentukan langkah yang harus dilakukan pada kawasan Kemang. Kawasan yang sempat dilanja banjir beberapa hari lalu dipenuhi bangunan yang berdiri di badan air.

Ahok mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan normalisasi Kali Krukut yang mengalir di Kemang. Namun, pengembang yang bangunan berdiri di badan sungai Krukut ternyata memiliki sertifikat hak milik.

Sehingga tidak bisa digusur. Sementara, mereka juga menolak menjual tanahnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Terkait konsinyasi, Ahok mengatakan timnya sedang melakukan penyusunan.

Nantinya Dinas Tata Air DKI Jakarta dan BBWSCC akan bekerjasama menyusun pengajuan konsinyasi. Namun, Ahok belum tahu kapan hal ini akan diajukan.

"Ya kan duitnya belum ada. Saya juga minta swasta ikut bayar," ujar Ahok.

ahok banjir. Ahok Akan Paksa Pemilik Lahan di Kemang Jual Tanahnya Ke DKI jakarta banjir 2016 jakarta banjir lagi kemang banjir

14.48.00

 

 Sejarawan JJ Rizal menjadi pembicara dalam acara 'Tantangan Budaya Betawi Hadapi Arus Liberalisasi Global yang digelar di Warun Komando, Jl. DR. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2016). Dalam acara tersebut, lelaki yang mengaku keturunan asli Betawi itu menyatakan, bahwa Kesenian Tradisional Ondel-ondel dipengaruhi oleh Kebudayaan China berupa bonek raksasa bernama Kaioshin

Penjajah dari negri Belanda telah berjasa untuk mengembangkan kota yang saat ini bernama Jakarta. 

Sejarahwan dari Universitas Indonesia (UI), JJ Rizal mengatakan di era penjajahan, kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia itu dibangun dengan semangat kolonialisme.

Pada saat itu orientasi pembangunan adalah mengekedepankan kaum penjajah dan para pemodal, dan pada saat yang bersamaan mengabaikan keberadaan rakyat kecil.

JJ Rizal menyebut orientasi pembangunan Jakarta berubah setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945. Presiden RI pertama, Sukarno, adalah salah satu penggagas pembangunan berorientasi kerakyatan.

"Menurut Bung Karno Jakarta adalah kota baru, walaupun dia berlokasi di sebuah kota lama warisan dari kota koloial yang namanya Batavia, roh kota koloial harus dirombak,"ujarnya dalam diskusi di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

Jakarta sejak saat itu dibangun dengan semangat proklamasi, yang salah satu unsur utamanya adalah kemanusiaan.

Semangat tersebut diterjemahkan dengan memanusiakan semua penduduknya, termasuk rakyat kecil yang tinggal di ibukota.

Konsep kemanusiaan itu diterapkan Bung Karno dalam pembangunan stadion yang kini bernama Gelora Bung Karno, yang pembangunannya dimulai pada tahun 1960 untuk menyambut Asian Games ke empat di Jakarta.

Di tanah di mana kini berdiri stadion tersebut, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Kebon Kelapa.

Kampung tersebut membentang dari mulai wilayah di mana kini dibangun stadion, komplek parlemen hingga lapangan tembak. Bung Karno turun langsung dalam merelokasi warga.

Presiden pertama RI itu meminta bantuan seorang tokoh betawi bernama Haji Muntako, yang dikenal Bung Karno karena ia berlangganan susu sapi dari sang tokoh Betawi.

Ia meminta bantuan Haji Muntako, untuk difasilitasi agar bisa berkomunikasi dengan warga Kampung Kebon Kelapa.

"Bung Karno datangi Kamp Kebon Kelapa dan bicara dan memohon dia bilang saya butuh tanah bapak-bapak, mereka setuju digusur, tapi tanahnya akan diganti, pohonnya juga diganti, pohon berbuah harganya beda dengan yang tidak berbuah, mereka dipindah ke Tebet," jelasnya.

Kini menurutnya Jakarta telah kembali ke titik semula, menjadi kota kompeni.

JJ Rizal menilai saat ini Jakarta dikelola persis sebuah perusahaan multi nasional, dimana oerientasi pembangunannya adalah materi, dan untuk kepentingan pemodal-pemodal besar.

"Kota benar-benar telah kehilangan ide, yang muncul adalah kota Batavia, kota kompeni, rakyat dianggap hama, kaum Marhaen tidak punya tempat di kota ini," jelasnya.

ahok ahok dan jokowi Ahok dan reklamasi ahok gubernur DKI jj rizal jj rizal sebut ahok kompeni JJ Rizal Sebut Jakarta Kembali Menjadi Kota Kompeni Di Era Ahok Dan Jokowi

13.13.00

Dalam dua hari terakhir, publik dihebohkan dengan video bunuh diri seorang pria di perlintasan kereta api Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Video itu tersebar di YouTube dengan berbagai judul. Video tersebut memperlihatkan bagaimana pria tersebut bunuh diri dari rekaman closed circuit television (CCTV).

Ada akun Sutrisno Budiharto dengan "Bunuh Diri Tabrakkan Diri di Pintu Perlintasan KA". Video itu diunggal 23 Agustus 2016 dan hingga Kamis (25/8/2016) pukul 13.30 WIB sudah dilihat sebanyak 3.118 kali.

Pemilik akun SaySay juga mengunggah video dengan judul "Bunuh Diri di Rel Kereta Kosambi Bandung 22 Agustus 2016". Video itu diunggal 23 Agustus 2016 dan sudah dilihat 3.310 kali.

Video sama juga diunggah akun EJ Syndicate dengan judul "Video Full Petugas Kereta Bunuh Diri di Rel Kereta Api Cikudapateuh Bandung 2016".

Tidak hanya di YouTube, dalam dua hari terakhir video itu juga marak beredar di akun Instagram.

Keseluruhan video tersebut memperlihatkan bagaimana seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berlari dari arah kanan dan langsung telungkup di rel.

Selang beberapa detik, kereta api melintas di lokasi. Tubuh pria itu pun terlindas. Tapi setelah kereta lewat, tubuh pria itu tidak terlihat lagi di lokasi. Video-video tampak 'menggantung' karena tidak terlihat di mana posisi jenazah korban.

Berdasarkan penelusuran, pria yang bunuh diri tersebut diketahui bernama Diki Sodikin (39). Diki berprofesi sebagai sekuriti PT KAI, tepatnya bagian penjaga gerbang jalur.

Kabag Humas Polrestabes Bandung Kompol Reny Marthaliana mengatakan, peristiwa itu terjadi 22 Agustus 2016 pukul 09.55 WIB. Diki langsung meninggal di lokasi setelah terseret beberapa meter.

"Korban terseret 10 meter hingga hancur," kata Reny dalam keterangannya.

Hasil pendataan kepolisian, Diki diketahui merupakan warga Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

bunuh diri di kereta api bandung Detik Detik Seorang Pria Bunuh Diri di Rel Kereta Bandung Terekam Kamera CCTV kereta api kosambi pria bunuh diri 2016 tragedi kosambi

15.22.00

  

Ahok (kanan) berbincang dengan Lulung Lunggana saat bertemu dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abraham Lunggana alias Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai psikopat. Lulung mengklaim bahwa informasi itu dibenarkan dua dokter. Ia pun siap mempertanggungjawabkan pernyataannya. 
“Kan kami di Panitia Khusus (Pansus). Waktu itu mau membuat hak interpelasi. Di Pansus itu, kan, kami tim dari seluruh fraksi, kami dibagi tugas. Ketika ditugasi, dua orang dari Partai Hanura pergi ke dokter. Dua dokter mengiyakan,” kata Lulung setelah mendatangi acara deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Cikini, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016. 
Pada Maret 2016, Lulung juga menyatakan Ahok seorang psikopat.

Setelah memperoleh informasi itu, Lulung segera mendalami dan meminta hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Ahok saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ia juga mengaku diminta mengajukan surat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun IDI menganggap masalah tersebut sebagai urusan pribadi. 
“Bukan aku (mengonfirmasi Ahok psikopat), melainkan kata dokternya. Aku kata orang-orang Partai Gerindra,” ucap Lulung. Namun Lulung tak menyebutkan nama dua dokter tersebut.


Menurut Lulung, salah satu tanda psikopat tampak saat Ahok mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye ke Mahkamah Konstitusi. Ahok lebih memilih tetap masuk kerja saat masa kampanye lantaran ingin ikut andil dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Jika tidak, hal itu dapat membahayakan pembahasan anggaran yang mencapai Rp 70 triliun. Demikian alasan Ahok. 
Terkait dengan anggaran itu, Lulung menganggap alasan Ahok tidak relevan dengan fakta yang ada alias bohong. 
“Sekarang dia takut apa? Dia tidak merealisasi keinginan rakyat. Tidak menyerap anggaran secara baik. Hari ini baru berapa persen, sudah (ada) perubahan. Saya bilang tukang bohong,” ucapnya.
Gubernur Ahok belum bisa dimintai konfirmasi soal tudingan ini.

ahok ahok gubernur DKI ahok jalur parpol ahok lulung bpk haji lulung Lulung: Informasi dari Dua Dokter Sebut Ahok Psikopat

15.24.00

 

Nama Arcandra Tahar ramai dibicarakan publik beberapa hari ini. Ahli kilang lepas pantai (offshore) ini diberhentikan oleh Presiden Jokowi lantaran kasus kewarganegaraan gandanya. Saat dilantik, pria kelahiran Padang ini ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat.

 

Siapa sebenarnya orang yang merekomendasikan Arcandra ke Presiden, hingga akhirnya dia dilantik menjadi Menteri ESDM? Hal ini menjadi penting karena kasus Arcandra ini sepanjang sejarah Indonesia merdeka, ada warga negara asing menjadi menteri. Betapa cerobohnya proses rekrutmen elit di republik ini.

Sebelum pencopotan Arcandra, publik masih diingatkan bagaimana orang terkuat dan terdekat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mem-buldozer siapapun yang berani ganggu Arcandra. Istilah akan mem-buldozer lawan politiknya mengingatkan kita pada istilah yang keras dan sangar. Istilah Luhut ini mirip dengan istilah "libas" yang dikeluarkan Panglima TNI Faisal Tanjung, atau istilah "Gebuk" oleh Pak Harto. Mengapa Luhut siap pasang badan hingga mengeluarkan ancaman itu? Memang siapa yang akan mengganggu Arcandra dalam misinya di kementerian ESDM?

Dari berbagai sumber, merdeka.com (17/8) misalnya, menyebutkan bahwa Arcandra memang diusulkan oleh Luhut dan Darmawan Prasodjo (Darmo), dua orang dekat Jokowi. Menurut media tersebut, usulan itu tidak lepas dari rekomendasi orang-orang yang terjerat pada kasus SKK Migas era Rudi Rubiandini.

Darmo sendiri saat ini menjabat Deputi I (Bidang Perencanaan, Kajian serta Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional) Kantor Staf Presiden (KSP). Direkrut Luhut saat Luhut menjadi Kepala Staf Presiden.

Arcandra dan Darmo sama-sama lulusan Texas A&M University, Amerika. Keduanya sudah dekat sejak sama-sama tinggal di negeri Paman Sam itu. Darmo juga dikenal mentor Jokowi selama masa kampanye untuk urusan minyak dan gas.

Sebagai Deputi I KSP, Darmo berperan sebagai pemberi second opinion kepada Jokowi untuk pengelolaan sumber daya mineral. Pandangan Darmo beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM sebelumnya yaitu Sudirman Said dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Masela.

Jauh sebelum kasus Arcandra, Luhut dan Darmo juga terseret kasus Papa Minta Saham. Darmo disebut 13 kali dalam rekaman yang dibuat oleh Maroef Sjamsoeddin, Direktur PT Freeport (saat itu) dalam diskusinya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid.

Saat rekaman itu diambil, Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR, sedangkan Riza Chalid adalah pengusaha yang diduga tokoh mafia perdagangan minyak dan gas hingga dijuluki 'Saudagar Minyak'. Dalam rekaman, Setya Novanto menggambarkan Darmo sebagai sosok pintar yang disukai Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Darmo sudah masuk ke dalam payroll Riza Chalid.

Sedangkan nama Luhut sendiri disebut sebanyak 66 kali sebagai pihak yang dapat mengatur pembagian saham Freeport dalam rekaman itu. Namun pengusutan kasus Papa Minta Saham ini kandas lantaran Riza Chalid hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Ada sebuah teori yang menyebutkan ‘didatangkannya’ Arcandra adalah masih terkait dengan polemik kepentingan seputar skema pengelolaan eksplorasi gas di Blok Masela di Maluku Selatan (Masela). Untuk itu mari kita mundur ke belakang, pada polemik berkepanjangan antara kubu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat itu yang menginginkan skema offshore atau lepas pantai dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli yang menyorongkan skema onshore.

Presiden Jokowi sendiri akhirnya memutuskan skema pengelolaan eksplorasi gas Blok Masela dengan mekanisme darat atau onshore. Alasan skema onshore dipilih adalah karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Skema onshore dinilai dapat memicu pembangunan wilayah.

Konon, Keinginan Sudirman Said dengan skema offshore itu dinilai sarat dengan muatan kepentingan kelompok bisnis tertentu(RMOL, 14/3). Tapi Sudirman tidak sendiri, Luhut juga punya kepentingan yang sama. Luhut menginginkan agar pengelolaan Blok Masela adalah dengan skema offshore. Hanya saja ‘sponsor di belakang’ keduanya berbeda. Itu makanya keduanya juga tidak pernah bisa akur.

Dalam teori migas sistem dengan menggunakan skema offshore memang jauh lebih baik ketimbang onshore. Pengelolaan hidrodinamikanya akan tahan lama dan efisien. Praktis karena hanya menggunakan kapal apung, tak perlu memasang instalasi pipa yang mudah korosi.

Akan tetapi harus diingat, kalau lokus pembangunan fisiknya berada di tengah laut sangat berpotensi terjadinya pencurian migas oleh pihak asing dan juga berpotensi menggadainya kepada kepentingan politik ekonomi asing. Sistem data base Pertamina akan kesulitan menjangkau hasil produksi apabila menggunakan pengelolaan offshore, sehingga berpotensi terjadi penggelapan. Selain itu, Ditjen Pajak pun akan kesulitan meng-cover volume hasil produksi yang menjadi dasar pendapatan pajak migas.

Nah, nampaknya pengelolaan Blok Masela dengan skema offshore ini masih menjadi agenda Luhut. Sebelum perombakan kabinet jilid 2, Luhut yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Presiden Jokowi pasti sudah mengetahui siapa saja menteri yang akan didepak. Diantaranya adalah Sudirman Said.

Bersama Darmo, Luhut pun mengontak Arcandra Tahar yang memang ahli di bidang sistem pengeboran offshore. Strateginya adalah untuk mempengaruhi presiden merubah skema pengelolaan dari onshore ke offshore dengan mengusulkan Arcandra menduduki jabatan Menteri ESDM. Arcandra adalah pemegang gelar Master of Science and Doctor of Philosophy Degrees in Ocean Engineering, Texas A & M Univercity.

Sayang strateginya itu harus kandas karena status kewarganegaraan ganda Arcandra. Tapi, toh, ditunjuknya dirinya sebagai Plt Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi tak mematikan keinginannya. Kabarnya, Luhut kembali merekomendasikan ‘orangnya’ untuk duduk menggantikan posisi Menteri yang kosong itu. Dia adalah Satya Wira Yudha, kadernya Setya Novanto. Kroni sejatinya pada kasus “Papa Minta Saham.”

Betapa republik ini betul-betul berada di genggaman Luhut.

luhut binsar pnjaitan luhut negeri indonesia luhut plt menteri luhut promosikan martabak anak presiden di luar negeri negeri ini milik luhut

13.20.00

 

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bekasi dicopot dari status PNS. PNS yang bernama Joanina de Jesus Carvalho ini sebelumnya bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dia dicopot karena ternyata merupakan warga negara Timor Leste.

"Tadinya kan dia PNS biasa, pasca jejak pendapat dia ternyata melepas kewarganegaraan Indonesianya menjadi Timor Leste. Jejak pendapat itu tahun 2002 ya," ujar Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi Alexander Zulkarnain kepada Kompas.com, Minggu (21/8/2016).

Semenjak tahun 2002 hingga 2016, Joanina pun menjadi PNS di Kota Bekasi dengan status WN Timor Leste. Statusnya yang bukan Warga Negara Indonesia itu tidak diketahui selama bertahun-tahun.

Keberadaan Joanina di dalam Pemerintah Kota Bekasi baru diketahui setelah ada petugas PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) yang memeriksa.

"Diketahui itu sekitar 2014, ada petugas Taspen, ada data bahwa dia sudah mengambil hak-haknya sejak 2002," ujar Alex.

Setelah tahun 2014, barulah diproses pemberhentiannya. Alex mengatakan prosesnya ternyata memakan waktu yang lama. Hingga akhirnya, bulan ini keluar surat keputusan pemberhentiannya.

"Itu kan memang pada waktu itu enggak ada yang mengetahui. Sampai akhirnya, diketahui tahun 2014, baru diproses dan sekarang sudah terbit surat keputusan pemberhentiannya," ujar Djarot.

arcandra Dwi Kewarganegaraan Gloria warga negara prancis Kini Harus Rela Dicopot Karena Dwi Kewarganegaraan menteri ESDM PNS Pns Bekasi Dicopot Selama 14 Tahun Menjadi PNS

11.26.00

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendukung bila pemerintah membantu Arcandra Tahar mendapat kembali status warga negara Indonesia (WNI). Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan siapa pun yang memiliki keahlian mumpuni di suatu bidang.

"Masalah ini bisa di-clear-kan, karena tidak ada hal yang luar biasa," ucapnya di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.

Akom—sapaan Ade—mengatakan Arcandra seharusnya diberdayakan pemerintah, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi bangsa. Ia meminta berbagai pihak tidak perlu meragukan nasionalisme Arcandra meski memiliki paspor Amerika. "Saya yakin nasionalismenya tidak berkurang," ujarnya.



Bila masih ada pihak yang meragukan nasionalisme Arcandra, Akom menyarankan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu membuat suatu pernyataan kesetiaannya. "Minta komitmen untuk bangsa ini," tuturnya.

Menurut Akom, pemerintah harus belajar dari pengalaman ditutupnya PT Dirgantara Indonesia. Akibat penutupan itu, banyak WNI yang cerdas dan memiliki keahlian dipakai negara lain sebagai tenaga ahli.

Senin, 15 Agustus 2016, Arcandra diberhentikan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena diketahui memiliki dua kewarganegaraan. Presiden mencopotnya hanya berselang sekitar 20 hari dari pelantikannya pada 27 Juli 2016.

Beberapa hari pasca-pencopotannya, muncul wacana Arcandra akan dijadikan kembali Menteri Energi bila masalah dwi-kewarganegaraannya selesai. Menurut Akom, hal tersebut menjadi hak presiden. "Itu prerogatif presiden. Dia diangkat atau tidak, bukan masalah kita," katanya.



Namun guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah mempertimbangkan masak-masak keputusan kembali mengangkat Arcandra menjadi Menteri Energi. "Pemerintah harus mengukur dari aspek politisnya," ucapnya.

Hikmahanto menjelaskan, ada tiga hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, pengangkatan kembali Arcandra nantinya bisa saja menggerogoti kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah. Kedua, isu ini bisa menjadi pintu masuk sejumlah politikus untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, pemerintah dianggap melakukan segala daya upaya agar Arcandra tetap menjadi Menteri Energi. Ketiga, keinginan pemerintah untuk fokus bekerja akan terganggu karena isu Arcandra tidak kunjung padam.

Sementara itu, dalam hal ini, Arcandra bisa menjadi korban. "Bukannya tidak mungkin masalah penggunaan paspor Indonesia ketika dia telah menjadi warga Amerika Serikat dipermasalahkan secara pidana. Ini karena dalam UU Kewarganegaraan terdapat ketentuan pidana," ujarnya.

arcandra Arcandra Diangkat Lagi Jadi Menteri ESDM? Ini Kata Ketua DPR jokowi pecat menteri esdm menteri ESDM warga negara Amerika

13.21.00

 

 

Mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengatakan, bahwa program aspirasi yang disalurkan untuk proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah diberi kode tertentu. Kode ini diberikan kepada anggota yang telah sepakat dengan Kepala BPJN IX Amran HI Mustary untuk menyalurkan program aspirasinya itu.

Dia mengaku mendapat kode 1 E untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku senilai Rp41 miliar. Namun, Damayanti tak tahu kode milik Budi Supriyanto yang duduk di Komisi V ketika itu.

"Jadi program kan ada kode kepemilikan. Saya kode 1 E," kata Damayanti saat bersaksi untuk Budi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Menurut Damayanti, dalam menyalurkan program aspirasinya ini dirinya bersama Budi dan dua politikus PKB Alamudin Dimyati Rois dan Fathan. Mereka berempat sepakat usai bertemu langsung dengan Amran di Hotel Ambara, Jakarta Selatan.

"Kami langsung sampaikan kami siap ditaruh di Maluku program aspirasinya," ujar Damayanti.

Lebih lanjut, mantan kader PDIP itu mengatakan, bahwa Budi, Alamudin dan Fathan juga mendapat kode kepemilikan program aspirasi yang disalurkan untuk membangun jalan di Maluku sama seperti dirinya.

Namun saat kembali melakukan pertemuan dengan Amran, kode kepemilikan Alamudin dan Fathan hilang. Ketika itu Amran meminta kepada Alamudin dan Fathan untuk bertanya langsung soal hilangnya kode mereka kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjojono dan Kabiro Perencanaan dan Anggaran Hasanuddin.

"Kalau Pak Alam dan Fathan sudah enggak ada, jadi disampaikan (Amran). Saat itu Pak Amran bilang ke Pak Alam untuk tanya ke Pak Sekjen dan Kabiro Perencanaan (Kementerian PUPR)," tutup Damayanti.

Seperti diketahui, proyek jalan yang berbau suap ini merupakan hasil kesepakatan 'setengah kamar' antara Pimpinan Komisi V dengan pihak Kememterian PUPR. Kesepakatan itu terkait penyaluran program aspirasi anggota Komisi V untuk pembangunan jalan milik Kementerian PUPR.

Kesepakatan setengah kamar itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjojono dan Kabiro Perencanaan dan Anggaran, Hasanuddin, pimpinan Komisi V, diantaranya Ketua Komisi V, Fahri Prancis, Wakil Ketua Komisi V Lazarus, dan Michael Wattimena serta Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Hanura Fauzi Amroh, Kapoksi PKB Mohamad Toha.

Damayanti Damayanti Beberkan Kode Suap Proyek Yang Dilakukan Oknum DPR-RI Kode suap PRoyek dpr para anggota dpr memiliki kode untuk korupsi

08.58.00

 

Presiden Jokowi akhirnya memberhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar karena polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS). Sebelumnya sebenarnya Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sudah memprediksi langkah ini akan diambil. Bagi Yusril tetap saja mengangkat menteri yang telah kehilangan kewarganegaraannya adalah tindakan memalukan.

"Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan. Kapan sih rakyat negeri ini akan sadar bahwa negara seharusnya dipimpin orang yang mengerti ngurusi negara, bukan amatiran melulu? Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNInya adalah tindakan yang memalukan," kata Yusril lewat Twitter, Senin (15/8/2016).

Yusril tak hanya mengkritik Presiden yang salah ambil keputusan. Namun para menteri yang juga memberikan penjelasan yang menurutnya bertele-tele, meski kritik dari masyarakat semakin meluas.

"Anehnya, para menteri pembantu Presiden memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar. Tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI. Sungguh amatiran mengurus negara," katanya.

"Presiden Jokowi harusnya bertanya kepada dirinya sendiri apakah beliau mampu mengurus negara ini dengan benar sesuai amanat konstitusi. Jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa-bangsa lain. Kita harus punya harga diri," imbuhnya.

Dia menutup twit dengan memberikan saran kepada Presiden. "Urus negara ini dengan benar, jangan bertindak seperti amatiran yang akhirnya memalukan bangsa dan negara," pungkasnya.

arcandra jokowi memalukan bangsa jokowi pecat menteri esdm menteri dengan masa jabatan terpecat di indonesia menteri ESDM menteri ESDM warga negara Amerika yusril

13.39.00

 

 Jawaban yang terkesan mengambang dari Istana dan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait isu paspor ganda membuat tanda tanya masih tersisa. Arcandra menyebut proses yang berkaitan di AS sudah dikembalikan. Semudah itu kah mendapatkan kembali status WNI?
 
Isu mengenai kepemilikan pasor Indonesia dan AS itu berhembus sejak beberapa hari terakhir. Ramai di bahas di sosial media dan juga di grup percakapan whatsapp. Untuk diketahui, Indonesia tidak menganut paham kewarganegaraan ganda. Sumpah setia terhadap dan atau kepemilikan paspor negara lain, otomatis membuat status WNI seseorang akan gugur.

Di tengah isu ini, Arcandra pada Sabtu (13/8) siang kemarin dipanggil khusus oleh Presiden Jokowi. Arcandra kemudian memberikan pernyataan yang menekankan bahwa dia masih memegang paspor Indonesia.


Saat ditanya soal pernah tidaknya Archandra melepas kewarganegaran Indonesia menjadi warga negara AS termasuk mendapatkan paspor dari negara itu, Arcandra hanya mengatakan proses di AS sudah dikembalikan.

"Saya masih memegang paspor Indonesia. Proses-proses yang berkaitan di sana sudah saya kembalikan semua. Itu sudah dikembalikan. Silakan tanyakan yang ke berwenang. Saya masih WN Indonesia. Silakan cek paspor saya," ujar Acandra di kantornya Minggu (14/8/2016) pagi tadi.

Arcandra tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa proses yang dia maksudkan tersebut. Dia pergi meninggalkan kantor Kementerian ESDM. 

Mirip-mirip dengan Arcandra, Mensesneg Pratikno yang diminta Jokowi untuk menjelaskan persoalan Arcandra, mengatakan Menteri ESDM itu memiliki paspor Indonesia yang berlaku sampai 2017. Tak ada keterangan yang menjawab pertanyaan besar, apakah Arcandra pernah memegang paspor AS dan apabila benar demikian, apakah persoalan sudah selesai setelah Arcandra 'mengembalikan proses di AS'.

Memang belum ada jawaban lugas dari Arcandra maupun Istana mengenai pertanyaan besar tersebut di atas. Namun andaikata rumor yang berhembus -- menyebutkan Arcandra memiliki paspor AS sejak Maret 2012 -- benar, yang jelas Arcandra tidak bisa dengan mudah mendapatkan status WNI lagi.

Merujuk pada ketentuan UU no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, diatur mengenai ketentuan seorang WNI yang telah hilang status kewarganegaraannya, untuk bisa mendapatkan status WNI tersebut kembali. Disebutkan di Pasal 31 sampai 35, sejumlah syarat harus terpenuhi.

Syarat tersebut antara lain: tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, tidak pernah terkena kasus pidana, dan membayar biaya kas negara.

Jika rumor mengenai kepemilikan paspor AS sejak 2012 benar, maka Arcandra tidak memiliki cukup waktu untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan status WNI kembali. Arcandra dalam kesempatan sebelumnya menyatakan dia selama 20 tahun berada di luar negeri.

"Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin seseorang yang pernah kehilangan status WNI-nya memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia-nya? Secara hukum, seseorang yang pernah kehilangan status WNI dapat memperoleh kembali status WNI-nya berdasarkan Pasal 31 – 35 UU Kewarganegaraan. Namun, dalam hal Menteri ESDM, jika benar informasi yang bersangkutan kehilangannya status WNI-nya, dan menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses sumpah setia, maka yang bersangkutan tidak akan memenuhi syarat dan ketentuan untuk kembali menjadi WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU Kewarganegaraan," ujar Pakar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana.

Tadi pagi, Arcandra mengatakan dia sebelum ini berada 20 tahun di luar negeri. Maka dia kini ingin kembali ke tanah air untuk melakukan bakti kepada negeri.

"Kita tahu rumor yang beredar saat ini. Tiga minggu saya ada di sini (ESDM) dan saya sendiri menyadari rumor itu. Sebagai seorang manusia, sebagai orang yang ingin belajar, 20 tahun saya di negeri orang dan ini saatnya saya mengabdi untuk rakyat Indonesia," kata Arcandra membuka rangkaian kegiatan peringatan HUT RI di kantor Kementerian ESDM, tadi pagi.

Penjelasan lengkap dari Arcandra dan Istana pun dinantikan. Spekulasi mengenai isu paspor ganda sang Menteri ESDM harus segera disudahi. 

 

fadli zon menteri ESDM Menteri ESDM Perlu 5 Tahun Menetap Di RI untuk Berstatus WNI Lagi menteri ESDM warga negara Amerika

14.04.00

 

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sedang menyiapkan perubahan struktur organisasi di kantor kementeriannya. “Dulu buat itu (struktur) buru-buru karena kabinet (baru). Itu yang mau kami paparkan kepada Presiden, yang ujung-ujungnya nanti tergantung Presiden,” kata dia di Bandung, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Meski menyiapkan perubahan, kata Luhut, tidak ada penambahan struktur baru dalam organisasi di kementeriannya. “Enggak ada penambahan. Kami hanya melengkapi struktur yang baru saja,” ujarnya.

Luhut menuturkan perombakan yang dilakukan hanya memilah lagi tugas dan tanggung jawab dalam struktur. “Itu pemilahan dari beberapa tugas, tanggung jawab di sana supaya lebih bisa menyerap kegiatan,” tuturnya.

Menurut Luhut, hal baru dalam organisasi itu misalnya ada yang akan ditunjuk khusus mengurusi soal tata ruang wilayah laut. “Kita belum punya tata ruang laut. Harus ada yang ngurusin. Itu sudah ada dalam (perubahan struktur) itu,” ucapnya.

Soal tata ruang laut sempat disinggung Luhut saat berbicara dalam seminar tentang ketahanan energi yang digelar Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Sabtu siang ini. “Saya baru tahu ini pipa gas, pipa minyak, fiber optik, listrik semua tidak ada tata ruangnya,” katanya.

Luhut mengimbuhkan harus ada yang mengerjakan pengaturan itu. “Kita harus punya satu bagian yang mendesain alur daripada pipa, gas, dan semua ini,” ujarnya.

Luhut mengaku perombakan organisasi di kementeriannya demi menyesuaikan dengan visi-misi presiden. “Setelah saya masuk, saya lihat, enggak bisa. Ini harus ada program-program ini. Ini yang akan kami usulkan kepada presiden,” ucapnya.

ahok dan menteri susi menteri susi ancam akan mengundurkan diri menteri susi mundur menteri susi vs luhut

15.00.00

Ada empat butir tuntutan Gerakan Rakyat Untuk Hasnaeni (Geruh) untuk mendorong Hasnaeni Moein, kader Partai Demokrat yang kerap dijuluki sebagai Wanita Emas, untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.

Andi Kurniawan koordinator Geruh menyatakan tuntutan pertama dalam aksi damai tadi pagi adalah agar Tri Rismaharini, wali kota Surabaya untuk memenuhi janji menjabat sampai masa baktinya usai.

"Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi kami pikir dia lebih baik memenuhi janjinya terlebih dahulu kepada rakyat Surabaya," ujar Kurniawan usai berorasi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2016).
Yang kedua mendesak Partai Demokrat untuk mengusung Hasnaeni sebagai kader produk sendiri maju ke Pilgub DKI 2017.

"Hasnaeni punya program yang dibutuhkan warga Jakarta saat ini antara lain mengembangkan budi daya ikan di Kepulauan Seribu menggunakan keramba jaring apung serta membangun kampung vertikal untuk para nelayan," katanya.

"Lalu Hasnaeni akan mengeluarkan KTP jitu yang memiliki manfaat sebagai ATM Bank DKI, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pendidikan, jaminan mendapat tempat tinggal dan pekerjaan," Kurniawan menambahkan.

Kemudian Hasnaeni berjanji akan memajukan dan mewakili suara wanita-wanita di Jakarta.
"Dan yang terakhir jelas kami mendesak Partai Demokrat untuk menghimpun dukungan bersama partai lain mengusung Hasnaeni sebagai kadernya sendiri," tutup Adi.

ahok vs risma indonesia jakarta risma gubernur surabaya wanita emas wanita emas minta risma pikirin surabaya

15.17.00