UA-109841830-1

 Fadli Zon.
Di dalam persidangan Pengadilan Tipikor, oknum pegawai pajak, Handang Soekarno, diketahui menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, termasuk dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
 
Selain kedua nama itu, ada juga nama artis Syahrini dan pengacara Eggi Sudjana. Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengaku sudah membaca pemberitaan itu. Namun dia belum paham apa urusannya nama dia ada di daftar barang bukti kasus menyangkut Handang.

"Saya tidak pernah tahu urusan itu. Saya juga tidak pernah punya urusan soal pajak. Saya pembayar pajak rutin," kata Fadli, Selasa (21/3).

Fadli langsung menuding, bahwa kasus itu diangkat karena dirinya bersama Fahri mengikuti aksi 4 November 2016 lalu.

"Memang saya mendengar kabar setelah saya dan Saudara Fahri menghadiri 4/11 itu, ada upaya mencari-cari kesalahan pajak. Tetapi saya tidak penah ada urusan soal pajak, saya bayar pajak dengan rutin, saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira tak ada urusan tak ada masalah," jelasnya.

Fadli juga bila dirinya sama sekali tak mengenal Handono.
Untuk perusahaan miliknya, Fadli juga mengaku tidak pernah ada masalah. Semua sudah dia laporkan, termasuk laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) miliknya.

Walau demikian, Fadli mengaku dirinya takkan melaporkan balik penyebutan namanya di sidang itu. Toh namanya cuma sekadar disebut. Baginya dan Fahri Hamzah, semua terjadi hanya karena dicari-cari urusan politik saja.

"Ada pihak-pihak tertentu. Ada invisible hand. Saya tak tahu juga siapa yang bikin. Kalau mau periksa saja pajak saya," kata Fadli.

 PKS Tak Ingin KPK Usut Kasus E-KTP Atas Pesanan Politik

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan pesanan politik dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pria yang akrab disapa HNW ini menyerahkan kepada KPK secara serius untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu.

‎"Tapi juga berlandaskan keadilan hukum. Jangan berbasis pesanan atau opini atau disinformasi," ujar HNW di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Wakil Ketua MPR ini mengaku tidak sepakat jika daftar hadir Komisi II DPR dijadikan sebagai petunjuk KPK dalam upaya penuntasan kasus itu.

"Sangat mungkin orang sudah berpindah pada komisi yang lain ketika daftar hadir itu diambil. Jadi, daftar hadir harusnya tidak dijadikan sebagai petunjuk," paparnya.

Kendati demikian, dia menilai apa yang telah dilakukan KPK dalam mengusut kasus e-KTP perlu didukung. Namun, dia kembali mengingatkan agar KPK serius menyelesaikan kasus e-KTP itu berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.‎

"Bukan karena pesanan politik maupun apapun untuk menghadirkan kegaduhan-kegaduhan yang lain," tuturnya.

Adapun mengenai kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara Ketua KPK Agus Rahardjo pada kasus itu, sebagaimana dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beberapa hari lalu, HNW enggan menanggapinya.‎ Sebab, hal demikian dinilai bukan menjadi urusannya.

"Pendapat saya adalah agar KPK melaksanakan betul-betul penegakan hukum berbasiskan pada fakta hukum, jangan berbasiskan pada intrik-intrik politik maupun pesanan yang bisa mengaburkan masalah," pungkasnya.

 Perkara e-KTP, MKD: Ada Tiga Laporan tentang Setya Novanto
Mahkamah Kehormatan Dewan menerima laporan dari tiga pihak mengenai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto terkait keterlibatannya dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tiga laporan ini termasuk dalam sembilan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada masa reses dewan.

"Yang berkaitan dengan e-KTP, ada tiga laporan terkait Setya Novanto," kata Dasco di Ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017. Meskipun begitu, ia tak menyebutkan pihak mana yang melaporkan Novanto
Novanto disebut-sebut terlibat dalam pusaran korupsi proyek e-KTP. Namun, Novanto, yangjuga Ketua Umum Partai Golkar membantah keterlibatannya. Terakhir, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Novanto ke MKD yang diduga menyampaikan informasi tidak benar.

Bonyamin mengatakan pihaknya memiliki bukti keterlibatan Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bukti itu berupa foto pertemuan Novanto dengan beberapa pihak terkait dengan pembahasan proyek e-KTP.


Boyamin menganggap ucapan Novanto tidak benar soal pertemuannya dengan sejumlah pihak terkait proyek itu. Ia mengklaim memiliki catatan pertemuan khusus pada akhir 2010. Bonyamin juga mendasarkan pernyataannya pada kesaksian Diah Anggraeni dalam persidangan.

Dasco mengatakan pihaknya akan memproses laporan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. MKD akan memverifikasi laporan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, terlebih dulu.
 NU Minta Anies Bangun Islam yang Moderat

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017. Silaturahmi itu untuk meminta doa restu dan nasehat dari pimpinan warga nahdliyin tersebut.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan netralitas NU secara organisatoris dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun dengan ada silaturahmi itu sudah membangun silatul amal. Menurutnya, pertemuan itu juga menyamakan persepsi, visi dan misi untuk kepentingan semua warga Jakarta.

"Ada hubungan, menyamakan persepsi, menyamakan visi misi yang pas untuk kepentingan semuanya. Jadi PBNU sendiri tidak bisa untuk kampanye bahkan enggak boleh. Kalau person individunya PBNU mau kampanye untuk siapa saja boleh," kata Said Aqil.

Said Aqil menjelaskan, sejumlah pesan pun dititipkan kepada pasangan calon Anies-Sandi. Mulai dari persoalan keadilan, pengentasan ketimpangan, pendidikan, kesehatan dan membangun Jakarta untuk semua tanpa membeda-bedakan.

"Radikalisme juga, kalau pak Anies jadi Gubernur membangun Islam yang moderat. Islam yang bermartabat lah bukan Islam yang abal-abal, yang emosional. Islam yang bermartabat dan berbudaya," ujarnya.


Said Aqil meyakini dengan kemampuan dan kapasitas intelektual, track record dan pengalaman Anies selama ini bisa membangun Jakarta tanpa membeda-bedakan.

"Dan saya yakin beliau mantan erktor, mantan menteri, intelektual, (lulusan) Amerika. Saya yakin beliau pandangan sama lah," ucapnya.

Said mengaku sudah cukup lama saling mengenal dengan Anies. Bahkan sudah beberapa kali bertemu.

"Ini bukan pertemuan yang pertama. Sudah (pernah), waktu rektor sudah ketemu. Sebelum menteri, waktu menteri sudah bertemu," ucapnya.

 Tommy Soeharto Calon Presiden 2019, Dua Partai Akan Berkoalisi   
Sekretaris Jenderal Partai Swara Rakyat Indonesia atau Parsindo Ahmad Hadari mengatakan partainya telah mendapat restu untuk mengusung Hutomo Mandala Putra—putra bekas Presiden Soeharto—sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Partai yang sedang menjalani verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut juga telah berkomunikasi dengan Partai Berkarya, yang sama-sama mengusung Tommy Soeharto—sapaan Hutomo.
“Sekitar tiga bulan lalu, kami (Parsindo) dipertemukan dengan Partai Berkarya oleh Tommy,” kata Hadari saat dihubungi Tempo, Minggu, 12 Maret 2017. “Dia meminta kami menjadi satu partai. Parsindo menolak, tapi terbuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Berkarya atau partai lain yang juga mengusung Tommy Soeharto.”


Hadari mengklaim, Parsindo telah bergerilya menggalang dukungan bagi Tommy Soeharto dengan mengandalkan kekuatan LIRA—lembaga swadaya masyarakat cikal bakal partainya. Saat ini, kata Hadari, Parsindo membonceng kekuatan LIRA yang tersebar di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota. 

Parsindo, Hadari melanjutkan, juga menggunakan kekuatan massa dari sayap organisasi LIRA yang mewadahi anak muda, perempuan, pengusaha, atau kelompok lain. “Kami yakin, pemilu 2019 adalah pertarungan antara trah Soeharto melawan trah Sukarno di bawah Megawati Sukarnoputri, yaitu PDI Perjuangan,” ujarnya.


Pada Sabtu, 11 Maret 2017, keluarga Cendana mengadakan acara di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, yaitu haul Soeharto dan peringatan ke-51 Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Acara ini dihadiri ribuan orang. Mereka berdoa sambil mengumandangkan salawat nabi.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik, seperti Prabowo Subianto, Fadli Zon, Hidayat Nur Wahid, dan Akbar Tanjung. Tamu undangan lain yang hadir antara lain Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Djarot Saiful Hidayat. Pada malam itu juga ada pidato pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.
 Lulung Sebut Tak Dukung Anies-Sandi Berarti Khianati Rakyat

Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi DKI Jakarta kubu Djan Faridz mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengatakan, sikap itu merupakan bentuk penghargaan PPP terhadap kader dan konstituen mereka.
Dia mengatakan, sikap dukungan ke pasangan nomor tiga itu menunjukkan PPP tak mau mengkhianati perjuangan kader dan dukungan simpatisan serta konstituen. Lulung mengatakan, jumlah kursi parlemen dari suara PPP di Jakarta yang tergolong signifikan, merupakan perjuangan dari masyarakat. Buktinya, ada 10 kursi di DPRD DKI dan tiga kursi DPR dari dapil di DKI Jakarta,
“Bahwa hari ini kita punya tema dari Jakarta kita selamatkan Partai Persatuan Pembangunan untuk umat. Karena kenapa? Karena PPP. DPP PPP itu punya suara hampir satu juta dan apa yang kita miliki ini hasil perjuangan teman-teman, hasil perjuangan masyarakat,” kata Lulung di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu 12 Maret 2017. 
Sikap Lulung dan pengurus DPW itu tentu berbeda dengan sikap pimpinan DPP PPP yang dinakhodai Djan Faridz. Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu telah menyatakan dukungan kepada pasangan nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Lulung yang menjabat Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini sangat menghormati sikap DPP PPP. Namun, dia mengatakan, jika PPP tidak mendukung Anies dan Sandi, maka sama saja dengan mengkhianati konstituen dan simpatisan PPP yang menginginkan dukungan untuk pasangan nomor tiga tersebut.
“Jadi saya sangat menghormati menghargai kalau mana DPP PPP tidak mendukung Anies-Sandi. Itu sama saja kami mengkhianati dan tidak menghormati apa yang sudah diberikan amal itu kepada kami. Dan kami yakin dan kami jawab hari ini, PPP DKI akan terus menjunjung tinggi persoalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita miliki," ucapnya.
 http://images.cnnindonesia.com/visual/2015/12/22/f31ebc68-5ca1-4352-9f17-1a9be402f25d_169.jpg?w=650


Sejumlah politikus dan pejabat disebut oleh jaksa penuntut terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda elektronik atau E-KTP. Sebanyak 9 dari puluhan orang yang namanya tercantum dalam kasus ini, kompak menyangkal telah menerima duit proyek yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu. Nama-nama muncul saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Pembacaan dakwaan dalam sidang ditujukan kepada dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dari pengakuan keduanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kejahatan berjamaah atas proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Ditengarai, upaya mengkorupsi proyek e-KTP dilakukan sejak dari perencanaan, pembuatan undang-undang di DPR, hingga pelaksanaan yang sampai sekrang belum selesai. Politikus yang namanya disebut umumnya anggota Komisi II DPR yang terlibat membahas dan menyetujui besarnya anggaran proyek E-KTP.
Dikatakannya, terdakwa Irman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, diduga menebar fulus di kalangan DPR dan pejabat Kementerian terkait.  Berikut ini bantahan sebagian politikus yang nama-namanya dibeberkan dalam dakwaan jaksa.

1.Ade Komarudin
Mantan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR
Kini Anggota DPRD
Disebut menerima US$ 100 ribu


"Keterangan tersebut hanya berdasarkan dari Bapak Irman sepihak. Saat itu saya bukan ketua fraksi dan bukan juga sebagai pimpinan atau anggota Komisi II.”

Anas Urbaningrum
Mantan anggota DPR dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Disebut menerima  US$ 5,5 juta

"Alhamdulillah sudah selesai, saya bersyukur bisa menjelaskan dan mengklarifikasi. Ada beberapa hal yang sumbernya dari seseorang yang tidak pas,"  kata Anas usai diperika KPK pada Rabu, 11 Januari 2017.


3.Arief Wibowo
Mantan anggota DPR dari Frkasi PDI Perjuangan
Disebut menerima US$ 108 ribu


"Klarifikasi sudah kami lakukan ke Ganjar (Pranowo) dan Arief (Wibowo) dan Laoly (Yasonna). Yang bersangkutan menyatakan itu dicatut. Biarkan pengadilan yang membuktikan. Siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai. "


Bantahan ini dikutip dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arif Wibowo yang disampaikan kepada wartawan di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.


4.Gamawan Fauzi
Mantan Menteri Dalam Negeri
Disebut menerima US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta

"Ah, mana ada saya terima. Saya tidak pernah terima apa-apa dari siapapun. Enggak ada, enggak ada itu arahan dari saya. Itu kan karangan-karangan Anda saja,” kata Gamawan usai diperiksa KPK pada, Kamis, 19 Januari 2017.

5.Ganjar Pranowo
Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan
Kini Gubernur Jawa Tengah
Disebut menerima  US$ 520 ribu

"Saya enggak merasa menerima dan statement saya tidak pernah menerima. Ada tiga spekulasi. Spekulasi pertama Ganjar menerima sejumlah itu. Spekulasi kedua Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerima.  Sekulasi ketiga  Ganjar mungkin sudah dijatah terus dipegang orang lain, tidak sampai ke Ganjar.”

6.Marzuki Alie
Marzuki Alie
Mantan Ketua DPR
Disebut menerima Rp20 miliar

"Saya pastikan saya tidak menerima. Insya Allah saya laporkan ke polisi. Nama saya hanya dicatut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "
7.Olly Dondokambey
Mantan anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran
Kini Gubernur Sulawesi Utara


"Bagaimana mau menerima uang proyek, tidak pernah ada pertemuan dengan orang-orang yang membahas proyek e-KTP, bagaimana saya menerima.”
8.Setya Novanto
Ketua DPR
Ketua Umum Partai Golkar
Disebut menerima  Rp 150 miliar.


"Demi Allah kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya tidak pernah menerima apapun dari e-KTP. Apa yang disampaikan dalam dakwaan terkain dengan saya, itu tidak benar.”
9.Yasonna Laoly
Mantan Anggota Komisi II DPR
Kini Menteri Hukum dan HAM
Disebut menerima US$ 84 ribu

"Klarifikasi sudah kami lakukan ke Ganjar (Pranowo) dan Arief (Wibowo) dan Laoly (Yasonna). Yang bersangkutan menyatakan itu dicatut. Biarkan pengadilan yang membuktikan  mereka. Siapapun yang salah gunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai. "


Bantahan ini dikutip dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arif Wibowo yang disampaikan kepada wartawan di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Berikut ini daftar nam-nama yang disebut oleh jakwa penuntut saat membacakaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 9 Maret 2017. Sejumlah nama belum dapat dikinfirmasi. Tempo sudah berusaha menghubungi melalui telepon selulernya, namun belum mendapat tanggapan.

1. Gamawan Fauzi sejumlah US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta.
2. Diah Anggraini US$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah US$ 615 ribu dan Rp 25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$ 50 ribu.
5. Husni Fahmi US$ 150 ribu dan Rp 30 juta.
6. Anas Urbaningrum US$ 5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$ 1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US$ 1,2 juta.
9. Tamsil Lindrung US$ 700 ribu.
10. Mirwan Amir US$ 1,2 juta.
11. Arief Wibowo US$ 108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US$ 520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$ 1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US$ 408 ribu
16. Ignatius Mulyono US$ 258 ribu
17. Taufik Effendi US$ 103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US$ 167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US$ 23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah US$ 37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan US$ 13 ribu.
22. Yasona Laoly US$ 84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$ 400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US$ 100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US$ 100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp 20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah US$ 14,880 juta dan Rp 25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$ 556 ribu. Masing-masing mendapatkan US$ 13 ribu sampai USD 18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137 miliar.
33. Perum PNRI Rp 107,7 miliar.
34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145 miliar.
35 PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp148 miliar.
36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20 miliar.
37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8 miliar.
38. PT Quadra solution sejumlah Rp 127 miliar.


http://www.pikiran-rakyat.com/sites/files/public/styles/medium/public/image/2017/01/pandawa%20group%20(2).jpg?itok=22Jt40j3

Polda Metro Jaya, terus menangkap tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pandawa Group. Hingga Rabu (8/3) tersangka kasus tersebut berjumlah 22 orang.
 
"Tersangkanya sekarang menjadi 22 orang. Ini terdiri dari diamond, kemudian dari leader, kemudian ada istri dan ketua koperasi. Jadi tersangkanya ada 22 orang yang kita tahan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (8/3).

Dikatakannya, penyidik juga terus menerima laporan polisi dari korban. Sebelumnya ada 22 laporan, sekarang menjadi 31 laporan polisi.

"Kemudian barang bukti mobil ada 26 unit, sepeda motor ada 19, ada juga rumah dan juga sertifikat 12, bidang tanah ada 10. Hasil ini tetap kami akan melakukan penyitaan dan koordinasi dengan Polda samping. Karena aset-aset itu tidak hanya di Jakarta saja, ada di luar Jakarta seperti di Indramayu. Jadi kalau aset ini ada di luar seperti Jateng akan koordinasi dengan Polda setempat untuk mengawal aset tersebut," ungkapnya.

Ia menyampaikan, data korban dari koperasi simpan pinjam ini mencapai ribuan orang. "Data korban yang sudah melapor ada 5.168 itu semuanya keseluruhan yang melapor," katanya.

Diketahui sebelumnya, penyidik sudah menangkap 19 tersangka terkait kasus dugaan penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pandawa Group. Salah satunya, merupakan pemilik atau bos Pandawa Group Salman Nuryanto.

Selain membekuk tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sertifikat tanah, rumah, mobil, sepeda motor, dan sejumah uang.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 379a KUHP, Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 46, dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dengan ancaman penjara 15 tahun serta denda Rp200 miliar.

 Terus Tawuran, Ahok Akan Pindahkan Warga Tambak ke Rusun

Tawuran antarwarga yang terjadi kembali di Jalan Tambak, Manggarai, Jakarta Selatan, membuat Gubenur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, berencana memindahkan beberapa hunian padat penduduk di wilayah itu ke rumah susun. 

Sebelum nonaktif sebagai Gubernur untuk menjalani masa kampanye, Ahok, sapaan Basuki, mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, perihal rencana itu.

Ia mengatakan, sebagian wilayah tersebut merupakan bangunan yang berdiri di bantaran sungai, sehingga mewajibkan pemerintah menertibkan dalam rangka program pengendalian banjir. 

"Mungkin beberapa mesti dipindahin ke rusun. Memang beberapa kan normalisasi sungai. Kalau normalisasi sungai sampai ke daerah sana, mungkin tawuran akan berkurang juga, orang-orangnya dipindahin," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin, 6 Maret 2017. 

Ahok pun telah menginstruksikan jajarannya untuk memeriksa identitas warga yang terlibat tawuran. Bila di antara mereka adalah pelajar sekolah, pihaknya sudah pasti melayangkan sanksi tegas dengan ditariknya bantuan pemerintah dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

"Sanksi bisa tidak naik kelas, makanya lihat dulu. Berantemnya setingkat apa, paling parah ya dikeluarkan dari sekolah, otomatis KJP putus," tegasnya. 

Seperti diketahui, tawuran antarwarga terjadi kembali pada Senin Sore, 6 Maret 2017. Tawuran itu terjadi selama dua hari dari Minggu, 5 Maret 2017, sehingga mengakibatkan dua remaja tewas yakni Rafi Hakim Lubis (16 tahun) dan Fikri Fadhlur Firmansyah (18 tahun).

Dari pertikaian itu, warga saling lempar batu, bahkan ada yang membawa senjata tajam hingga senapan angin untuk alat menyerang antar dua kelompok.

Sandiaga: Prabowo-SBY Akan Bertemu dalam Waktu Dekat  
Prabowo Subianto (kanan) saat akan bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam acara Halal Bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/08).(TEMPO/Seto Wardhana)
TEMPO.CO, Jakarta - Babak kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tengah berlangsung. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terus menjajaki koalisi dengan partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pasangan Agus-Sylvi kalah dalam putaran pertama.
Salah satu yang menjadi perhatian pasangan Anies-Sandi adalah arah dari suara Partai Demokrat. Sandiaga mengatakan dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu.

Baca juga: Dituding Antasari, SBY: I Have To Say Politik Ini Kasar Cuitan SBY Kaitkan Antasari dengan Grasi dari Jokowi
Menurut Sandiaga, sebelum pertemuan keduanya berlangsung, SBY bakal menemui para pemimpin partai yang sudah berkoalisi dengan Demokrat di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Baru setelah itu Pak SBY bertemu Pak Prabowo. Jadi ini yang lagi ditunggu," kata Sandi dalam pernyataan tertulisnya, Minggu, 5 Maret 2017.

Sandiaga mengatakan pertemuan antara Prabowo dan SBY itu seharusnya dilaksanakan pada pekan lalu. Namun, karena kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia, maka pertemuan itu harus ditunda.

"Tapi mereka sempat bertemu di gedung DPR-MPR, bersapa dan memastikan akan ada pertemuan dalam waktu dekat," kata Sandiaga. Meski bertemu singkat, kata dia, tidak menutup kemungkinan ada pembicaraan dari SBY dan Prabowo terkait dengan dukungan di putaran kedua.

Simak juga: Anies Menghubungi Agus Yudhoyono, Apa Isi Percakapannya?
Meski demikian, politikus Gerindra itu tetap berharap ada dukungan dari Demokrat secara resmi. "Kami enggak mau mendahului. Kami hanya fokus kepada masyarakat," ujar dia.

Hingga saat ini, Partai Demokrat belum menentukan sikap pasca-kekalahan Agus-Sylvi. Sejumlah pimpinan wilayah partai, seperti PKB dan PAN, sudah menentukan sikapnya