BERITA HARIAN ONLINE TERUPDATE: Ketum PDIP " Buwas Mampu Menyayingi Elektabilitas Ahok Sebagai Calon Gubernur DKI 2017"

 Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut terdapat tiga klaster atau golongan dalam penjaringan nama-nama untuk diusung PDIP dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Andreas menjelaskan klaster pertama yakni nama-nama yang mendaftar untuk mengikuti proses penjaringan. Dari 27 nama yang mendaftar, DPP PDIP telah memilih enam nama yang akan diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi nama-nama itu adalah poroses pengerucutan klaster penjaringan dari pendaftaran di partai. Dari 27 nama itu, awalnya kita ingin lima nama yang diusulkan tapi dilihat dari fit and proper tes dan psikotes, ada enam nama yang pantas untuk dinominasikan," ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).

(Baca: Cerdas dan Tegas, Buwas Layak Pimpin Jakarta)

Klaster kedua, lanjut Andreas yakni penjaringan untuk kader partai namun mereka tidak ikut mendaftarkan dirinya. Ia mencontohkan nama-nama seperti Wali Kota Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau Bu Risma, Pak Ganjar, itu masuk ke klaster kedua, mereka yang merupakan kader partai yang tidak mendaftar, tapi PDIP kan punya catatan tentang mereka dan memperhatikan dukungan masyarakat terhadap mereka," jelas Andreas.

Sementara klaster ketiga yaitu tokoh-tokoh yang bukan kader PDIP dan tak mendaftar saat penjaringan. Andreas menyebut nama Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Budi Waseso.

"Nah, klaster ketiga adalah bukan kader dan tidak mendaftar, tapi dinamika di masyarakat yang memberikan dukungan kepada mereka sehingga ketika dibutuhkan kita akan bicara dengan mereka," papar Andreas.

Menurut Andreas, partainya masih akan menggodok mana yang harus diprioritaskan. Namun menurutnya, partainya akan terlebih dahulu mempertimbangkan kader partai terlebih dahulu.

"Tentu PDIP akan mempertimbangkan kader partai yang sejalan, seideologis dan kalau bukan kader dia harus mempunyai memahami ideologis dengan partai sehingga ke depan bisa menjalankan program partai di pemerintahan di DKI," pungkasnya.