Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendukung bila pemerintah
membantu Arcandra Tahar mendapat kembali status warga negara Indonesia
(WNI). Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan siapa pun yang
memiliki keahlian mumpuni di suatu bidang.
"Masalah ini bisa di-clear-kan, karena tidak ada hal yang luar biasa," ucapnya di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.
Akom—sapaan Ade—mengatakan Arcandra seharusnya diberdayakan pemerintah, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi bangsa. Ia meminta berbagai pihak tidak perlu meragukan nasionalisme Arcandra meski memiliki paspor Amerika. "Saya yakin nasionalismenya tidak berkurang," ujarnya.
Bila masih ada pihak yang meragukan nasionalisme Arcandra, Akom menyarankan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu membuat suatu pernyataan kesetiaannya. "Minta komitmen untuk bangsa ini," tuturnya.
Menurut Akom, pemerintah harus belajar dari pengalaman ditutupnya PT Dirgantara Indonesia. Akibat penutupan itu, banyak WNI yang cerdas dan memiliki keahlian dipakai negara lain sebagai tenaga ahli.
Senin, 15 Agustus 2016, Arcandra diberhentikan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena diketahui memiliki dua kewarganegaraan. Presiden mencopotnya hanya berselang sekitar 20 hari dari pelantikannya pada 27 Juli 2016.
Beberapa hari pasca-pencopotannya, muncul wacana Arcandra akan dijadikan kembali Menteri Energi bila masalah dwi-kewarganegaraannya selesai. Menurut Akom, hal tersebut menjadi hak presiden. "Itu prerogatif presiden. Dia diangkat atau tidak, bukan masalah kita," katanya.
Namun guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah mempertimbangkan masak-masak keputusan kembali mengangkat Arcandra menjadi Menteri Energi. "Pemerintah harus mengukur dari aspek politisnya," ucapnya.
Hikmahanto menjelaskan, ada tiga hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, pengangkatan kembali Arcandra nantinya bisa saja menggerogoti kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah. Kedua, isu ini bisa menjadi pintu masuk sejumlah politikus untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, pemerintah dianggap melakukan segala daya upaya agar Arcandra tetap menjadi Menteri Energi. Ketiga, keinginan pemerintah untuk fokus bekerja akan terganggu karena isu Arcandra tidak kunjung padam.
Sementara itu, dalam hal ini, Arcandra bisa menjadi korban. "Bukannya tidak mungkin masalah penggunaan paspor Indonesia ketika dia telah menjadi warga Amerika Serikat dipermasalahkan secara pidana. Ini karena dalam UU Kewarganegaraan terdapat ketentuan pidana," ujarnya.
"Masalah ini bisa di-clear-kan, karena tidak ada hal yang luar biasa," ucapnya di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.
Akom—sapaan Ade—mengatakan Arcandra seharusnya diberdayakan pemerintah, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi bangsa. Ia meminta berbagai pihak tidak perlu meragukan nasionalisme Arcandra meski memiliki paspor Amerika. "Saya yakin nasionalismenya tidak berkurang," ujarnya.
Bila masih ada pihak yang meragukan nasionalisme Arcandra, Akom menyarankan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu membuat suatu pernyataan kesetiaannya. "Minta komitmen untuk bangsa ini," tuturnya.
Menurut Akom, pemerintah harus belajar dari pengalaman ditutupnya PT Dirgantara Indonesia. Akibat penutupan itu, banyak WNI yang cerdas dan memiliki keahlian dipakai negara lain sebagai tenaga ahli.
Senin, 15 Agustus 2016, Arcandra diberhentikan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena diketahui memiliki dua kewarganegaraan. Presiden mencopotnya hanya berselang sekitar 20 hari dari pelantikannya pada 27 Juli 2016.
Beberapa hari pasca-pencopotannya, muncul wacana Arcandra akan dijadikan kembali Menteri Energi bila masalah dwi-kewarganegaraannya selesai. Menurut Akom, hal tersebut menjadi hak presiden. "Itu prerogatif presiden. Dia diangkat atau tidak, bukan masalah kita," katanya.
Namun guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah mempertimbangkan masak-masak keputusan kembali mengangkat Arcandra menjadi Menteri Energi. "Pemerintah harus mengukur dari aspek politisnya," ucapnya.
Hikmahanto menjelaskan, ada tiga hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, pengangkatan kembali Arcandra nantinya bisa saja menggerogoti kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah. Kedua, isu ini bisa menjadi pintu masuk sejumlah politikus untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, pemerintah dianggap melakukan segala daya upaya agar Arcandra tetap menjadi Menteri Energi. Ketiga, keinginan pemerintah untuk fokus bekerja akan terganggu karena isu Arcandra tidak kunjung padam.
Sementara itu, dalam hal ini, Arcandra bisa menjadi korban. "Bukannya tidak mungkin masalah penggunaan paspor Indonesia ketika dia telah menjadi warga Amerika Serikat dipermasalahkan secara pidana. Ini karena dalam UU Kewarganegaraan terdapat ketentuan pidana," ujarnya.
KemilauQQ.com Agen judi Online Terpecaya No 1 di Indonesia menyediakan 6 permainan dalam 1 ID yaitu permainan poker, Domino, AduQ, Capsa susun, BandarQ,Bandar Poker,
BalasHapuskami juga menyediakan Bonus bagi Member Setia kami :
1. Bonus Turnover 0.3 % - 0.5 % Setiap Minggunya dan akan di bagikan setiap Hari Senin
2. Bonus Referral 10% + 10% Seumur Hidup
KEMILAUQQ Agen Poker, Agen Domino, AduQ, Capsa Susun, BandarQ dan Bandar Poker Online Terpercaya Indonesia. Yang
Memberikan Jaminan Keamanan Dalam Bermain Poker, Domino, AduQ, Capsa Susun, BandarQ, Bandar Poker Tanpa Robot, Serta
Memberikan Pelayanan Terbaik Selama 24 Jam Setiap Harinya.
Jadi tunggu apa lagi silakan daftar dan mainkan semua Permainan hanya di KemilauQQ.
Info lebih lanjut bisa Hubungi kami di :
CALL CENTERE : 011431951
BBM : 2c068174
YM : kemilauqq
FB : Kemilauqq
Daftar : http://goo.gl/jhok16
label : agen poker, agen domino, aduq, capsa susun, bandarq, bandar poker
nama : kemilauqq
email : kemilauqq@yahoo.com