Ahok
(kanan) berbincang dengan Lulung Lunggana saat bertemu dalam acara
Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril
Roszandi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abraham Lunggana alias Lulung
menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai
psikopat. Lulung mengklaim bahwa informasi itu dibenarkan dua dokter. Ia
pun siap mempertanggungjawabkan pernyataannya.
“Kan kami di Panitia Khusus (Pansus). Waktu itu mau membuat hak interpelasi. Di Pansus itu, kan, kami tim dari seluruh fraksi, kami dibagi tugas. Ketika ditugasi, dua orang dari Partai Hanura pergi ke dokter. Dua dokter mengiyakan,” kata Lulung setelah mendatangi acara deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Cikini, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.
Pada Maret 2016, Lulung juga menyatakan Ahok seorang psikopat.
Setelah memperoleh informasi itu, Lulung segera mendalami dan meminta hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Ahok saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ia juga mengaku diminta mengajukan surat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun IDI menganggap masalah tersebut sebagai urusan pribadi.
“Bukan aku (mengonfirmasi Ahok psikopat), melainkan kata dokternya. Aku kata orang-orang Partai Gerindra,” ucap Lulung. Namun Lulung tak menyebutkan nama dua dokter tersebut.
Menurut Lulung, salah satu tanda psikopat tampak saat Ahok mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye ke Mahkamah Konstitusi. Ahok lebih memilih tetap masuk kerja saat masa kampanye lantaran ingin ikut andil dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Jika tidak, hal itu dapat membahayakan pembahasan anggaran yang mencapai Rp 70 triliun. Demikian alasan Ahok.
Terkait dengan anggaran itu, Lulung menganggap alasan Ahok tidak relevan dengan fakta yang ada alias bohong.
“Sekarang dia takut apa? Dia tidak merealisasi keinginan rakyat. Tidak menyerap anggaran secara baik. Hari ini baru berapa persen, sudah (ada) perubahan. Saya bilang tukang bohong,” ucapnya.
Gubernur Ahok belum bisa dimintai konfirmasi soal tudingan ini.
“Kan kami di Panitia Khusus (Pansus). Waktu itu mau membuat hak interpelasi. Di Pansus itu, kan, kami tim dari seluruh fraksi, kami dibagi tugas. Ketika ditugasi, dua orang dari Partai Hanura pergi ke dokter. Dua dokter mengiyakan,” kata Lulung setelah mendatangi acara deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Cikini, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.
Pada Maret 2016, Lulung juga menyatakan Ahok seorang psikopat.
Setelah memperoleh informasi itu, Lulung segera mendalami dan meminta hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Ahok saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Ia juga mengaku diminta mengajukan surat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun IDI menganggap masalah tersebut sebagai urusan pribadi.
“Bukan aku (mengonfirmasi Ahok psikopat), melainkan kata dokternya. Aku kata orang-orang Partai Gerindra,” ucap Lulung. Namun Lulung tak menyebutkan nama dua dokter tersebut.
Menurut Lulung, salah satu tanda psikopat tampak saat Ahok mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye ke Mahkamah Konstitusi. Ahok lebih memilih tetap masuk kerja saat masa kampanye lantaran ingin ikut andil dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Jika tidak, hal itu dapat membahayakan pembahasan anggaran yang mencapai Rp 70 triliun. Demikian alasan Ahok.
Terkait dengan anggaran itu, Lulung menganggap alasan Ahok tidak relevan dengan fakta yang ada alias bohong.
“Sekarang dia takut apa? Dia tidak merealisasi keinginan rakyat. Tidak menyerap anggaran secara baik. Hari ini baru berapa persen, sudah (ada) perubahan. Saya bilang tukang bohong,” ucapnya.
Gubernur Ahok belum bisa dimintai konfirmasi soal tudingan ini.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar